| SK Ketua Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan |
Buka
|
| SK KPU Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan |
Buka
|
| KEPTUSAN KPU NOMOR 1351 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIKECUALIKAN |
Buka
|
| KEPUTUSAN NOMOR 1380 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIKECUALIKAN |
Buka
|
| Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 35/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi persayaratan pencalonan berdasarkan Pasal 67 ayat 1 PKPU No 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pilkada |
Buka
|
| KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 TENTANG PENETAPAN INFORMASI DAFTAR PEMILIH PADA FORMULIR MODEL A-KWK DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN |
Buka
|
| KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 TENTANG PENETAPAN INFORMASI BERUPA FORMULIR MODEL A-KWK DALAM PKPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN |
Buka
|
| Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU |
Buka
|
| Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Formulir Model A3.KWK sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU |
Buka
|